nataru

PPKM Level 3, Berikut Aturan Perjalanan Saat Libur Nataru

Selain memutuskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia, pemerintah akan menambahkan peraturan pengetatan sepanjang masa libur Natal dan Tahun Baru atau libur Nataru.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan beberapa tambahan pengetatan khususnya yang terkait dengan potensi kerumunan, dimulai dari acara pesta tahun baru, pelaksanaan peribadatan, sampai peluang tutup tempat wisata yang susah dikontrol oleh pemda di tempat.

“Semuanya nanti akan kita tertibkan. Kalau perlu, nanti kalau ada tempat wisata yang pemerintah daerahnya tidak bisa mengendalikan, ya, ditutup,” ujar Muhadjir dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Ahad, 21 November 2021.

Peraturan status PPKM Level 3 ini mulai berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Nantinya semua daerah di Indonesia, baik yang sudah status PPKM Level 1 dan 2 akan disamaratakan menerapkan peraturan PPKM Level 3. Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kenaikan kasus Covid-19 karena dampak dari masyarakat yang masif sepanjang momen libur panjang tersebut.

Baca Juga  Seperti Indonesia, Apa India Juga Akan Melarang Kripto?

“Kondisi kita sudah sangat baik saat ini, mungkin terbaik di dunia. Tapi berkaca dari negara-negara Eropa termasuk negara-negara tetangga kita yang sudah mengalami gelombang ketiga Covid-19, ini juga yang perlu kita antisipasi,” ujar Muhadjir.

Peraturan PPKM Level 3 secara nasional yang berupaya menahan kasus Covid-19 bertambah sepanjang libur Natal dan tahun baru nanti akan diatur selanjutnya dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.

Syarat Perjalanan ke Luar Kota

Dalam Inmendagri tersebut, selama periode Natal dan Tahun Baru, warga diimbau untuk tidak berpergian. Pengetatan arus perjalanan dari luar negeri juga dilakukan. Berikut ini aturannya:

1. Sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Imbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak; dan
3. Pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru.

Baca Juga  Segera buka, cek Program Kartu Prakerja di prakerja.go.id

Jika masyarakat karena suatu hal yang primer harus melakukan perjalanan keluar daerah,
maka:
1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
2. Melakukan tes PCR atau Rapid Test Antigen dengan menyesuaikan pengaturan moda
transportasi yang digunakan pada saat pergi keluar daerah dan masuk/pulang dari luar
daerah, hal ini untuk memastikan pelaku perjalanan negatif COVID-19; dan
3. Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai prosedur kesehatan,

Adapun instansi pelaksana bidang perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada Posko Check Point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan Polri selama periodeLibur Nataru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *