natal

Simak! Aturan Pelaksanaan Ibadah Natal Saat Pemberlakuan PPKM Level 3

Selain memutuskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia, pemerintah akan menambahkan peraturan pengetatan sepanjang masa libur Natal dan Tahun Baru atau libur Nataru.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan beberapa tambahan pengetatan khususnya yang terkait dengan potensi kerumunan, dimulai dari acara pesta tahun baru, pelaksanaan peribadatan, sampai peluang tutup tempat wisata yang susah dikontrol oleh pemda di tempat.

“Semuanya nanti akan kita tertibkan. Kalau perlu, nanti kalau ada tempat wisata yang pemerintah daerahnya tidak bisa mengendalikan, ya, ditutup,” ujar Muhadjir dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Ahad, 21 November 2021.

Peraturan status PPKM Level 3 ini mulai berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Nantinya semua daerah di Indonesia, baik yang sudah status PPKM Level 1 dan 2 akan disamaratakan menerapkan peraturan PPKM Level 3. Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kenaikan kasus Covid-19 karena dampak dari masyarakat yang masif sepanjang momen libur panjang tersebut.

Baca Juga  Bansos Subsidi Gaji Rp 1 Juta, Simak selengkapnya

“Kondisi kita sudah sangat baik saat ini, mungkin terbaik di dunia. Tapi berkaca dari negara-negara Eropa termasuk negara-negara tetangga kita yang sudah mengalami gelombang ketiga Covid-19, ini juga yang perlu kita antisipasi,” ujar Muhadjir.

Peraturan PPKM Level 3 secara nasional yang berupaya menahan kasus Covid-19 bertambah sepanjang libur Natal dan tahun baru nanti akan diatur selanjutnya dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.

Aturan Pelaksanaan Ibadah Natal

Aturan pelaksanaan ibadah Natal 2021 terbaru diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Pemerintah meminta gereja-gereja membentuk Satgas Protokol Kesehatan (Prokes) hingga jumlah jemaat tak boleh lebih dari 50 persen kapasitas ruang gereja.

Pemerintah memberikan 3 arahan berikut penjabarannya terkait ibadah Natal 2021. Berikut bunyinya:

A. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Daerah.

B. Pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal:
1. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah
keluarga;
2. diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola
gereja; dan
3. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan lbadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total gereja,

Baca Juga  DANA Siaga: keuntungan, cara membeli dan jenis-jenisnya

C. Pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk:
1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja;
2. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
3. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
4. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (entrance) dan pintu keluar (exit) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
5. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
6. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
7. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter; dan
8. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk
memudahkan pembatasan jaga jarak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *